Peran Akuntan dan Hambatan dalam Perkembangan Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu cabang ilmu akuntansi yang memiliki karakteristik dan ciri khas yang cukup berbeda dengan akuntansi komersil. Hal ini disebabkan karakteristik organisasi pemerintahan yang juga berbeda dengan karakteristik organisasi laba, sehingga kemudian menyebabkan perbedaan akan perlakuan akuntansinya. Organisasi pemerintahan setidaknya mempunyai empat karakteristik (Nordiawan,2009). Pertama, pendirian, pembentukan, dan kegiatan organisasi pemerintahan bukan dengan tujuan mengejar keuntungan semata. Kedua, kepemilikannya dimiliki secara kolektif oleh rakyat. Ketiga, pihak-pihak yang memberikan sumber keuangan kepada organisasi pemerintahan tidak harus menerima imbalan langsung. Keempat, masyarakat terkadang dipaksa menyetorkan uang kepada pemerintah dimana pemerintah akan mempergunakan setoran tersebut untuk kepentingan bersama masyarakat.

Karakteristik yang berbeda tersebut membawa implikasi terhadap perlakuan akuntansinya. Karena tidak bertujuan untuk mengejar keuntungan, maka organisasi pemerintahan tidak memiliki laporan untuk pengungkapan laba. Selain pengungkapan laba, organisasi pemerintahan juga tidak memiliki pengungkapan kepemilikan karena pemerintah tidak memiliki kekayaan sendiri dan tidak dimiliki oleh pribadi atau golongan.

Perbedaan perlakuan akuntansi menggiring kepada perbedaaan standar akuntansi. Peretauran Pemerintah No. 24 tahun 2005 menjadi acuan standar akuntansi pemerintahan (SAP) sampai saat ini. Perkembangan standar akuntansi pemerintahan pun semakin meluas. Sebutlah anggaran tradisional yang akan berubah menjadi anggaran kinerja, dimana pendekatan inkremental dan berfokus pada pengendalian kas akan bertransformasi menjadi anggaran yang tidak hanya berfokus pada input namun juga pada output dan outcome. Lalu perubahan akuntansi sistem pencatatan tunggal (single entry system) menjadi sistem pencatatan ganda (double entry system) sampai pencatatan basis kas yang berubah menjadi basis akrual.

Perubahan-perubahan tersebut tentu saja bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2009 merupakan laporan pertama kalinya yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) setelah lima tahun berturut-turut mendapatkan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atau disclaimer opinion. Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), walau terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun persentase yang mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) belum pernah mencapai 5%.

Tabel 1

Perkembangan Opini LKPD 2007-2009

LKPD Opini Jumlah
WTP % WDP % TW % TMP %
Tahun 2007 4 1% 283 60% 59 13% 123 26% 469
Tahun 2008 12 3% 324 70% 31 6% 116 24% 483
Tahun 2009 14 4% 259 74% 30 9% 45 13% 348

 

Sumber: www.bpk.go.id

Keinginan dan rencana perkembangan akuntansi pemerintah daerah tersebut membuat akuntan pemerintah daerah mempunyai idealisme dan target yang besar dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Namun, terkadang apa yang menjadi idealisme dari para akuntan tersebut harus berbenturan dengan kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Standar yang tinggi akan transformasi keuangan pemerintah kadang harus diturunkan untuk menyamakan dengan pemahaman aparat yang ada.

Dalam kenyataannya, ada beberapa hal yang menjadi hambatan yang dihadapi yang menyebabkan akuntan menyesuaikan kembali target dan idealismenya. Permasalahan kualitas SDM bisa menjadi salah satu penyebabnya. Kualitas SDM dalam bidang keuangan di pemerintah pusat dan terutama pemerintah daerah ternyata belum sepenuhnya memiliki kualifikasi yang cukup untuk mengelola keuangan daerah. Kualitas SDM antara daerah di perkotaan dan daerah terpencil pun terdapat ketimpangan yang besar sehingga apabila standar perubahan dan peningkatan disamakan antar seluruh daerah di Indonesia, maka daerah terpencil akan sangat kesulitan untuk mengejar target tersebut. Dalam hal ini, akuntan tidak bisa memaksakan idealisme akan target-target yang telah dicanangkan, melainkan terlebih dahulu harus memastikan SDM aparatur telah memahami konsep dasar dan pemahaman yang baik akan pengelolaan daerah.

Kualitas SDM yang rendah juga membuat aparatur tidak dapat memanfaatkan kemudahan teknologi serta sarana dan prasarana yang baik dalam menjalankan proses pengelolaan keuangan pemerintahnya. Contohnya ialah penguasaan software akuntansi yang masih lemah. Padahal, hal tersebut sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

Kualitas SDM yang rendah dapat terjadi karena beberapa hal. Pertama, tidak semua SDM berasal dari latar belakang pendidikan yang berkaitan dengan akuntansi atau keuangan. Hal ini mungkin tidak menjadi masalah apabila setiap aparat mendapatkan pelatihan yang cukup memadai sebelum menjalankan tugasnya. Namun, dalam kenyataannya tidak semua aparat mendapatkan ilmu yang memadai sehingga pemahaman antara satu aparat dengan aparat yang lainnya bisa berbeda. Kedua,  kalaupun aparat yang ada berasal dari bidang yang berkaitan dengan akuntansi atau keuangan, tidak banyak SDM yang andal dalam bidang akuntansi pemerintahan. Padahal, perbedaan perlakuan akuntansi pemerintahan dengan akuntansi komersil cukup signifikan. Hal ini antara lain karena minimnya pelajaran tentang akuntansi pemerintahan di bangku kuliah sehingga mayoritas lebih memahami konsep akuntansi untuk perusahaan komersil.

Lalu apa yang harus dilakukan akuntan dengan kondisi yang seperti ini? Akuntan sebaiknya tidak memaksakan apa yang menjadi targetnya dalam hal ini. Hal yang sebaiknya dilakukan adalah membuat proyeksi langkah-langkah apa saja yang harus dilaksanakan untuk menuju target tersebut. Selama ini, kadang hal tersebut dilupakan. Ketika membicarakan transformasi keuangan daerah, akuntan cenderung idealis dan mempunyai banyak keinginan akan perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah, namun terkadang melupakan penyusunan prioritas dalam melaksanakannya. Sebagai contoh, apabila SDM aparatur bahkan tidak memahami konsep dasar akuntansi, maka janganlah berpikir dulu akan perubahan basis kas ke akrual atau anggaran tradisional menuju kinerja. Yang lebih penting adalah meningkatkan kapasitas dan pemahaman terlebih dahulu akan SDM yang ada. Di saat yang bersamaan, dibuat langkah-langkah menuju perubahan dan perbaikan tersebut.

Hal seperti itulah yang harus diingat, bahwa setiap akuntan pemerintahan harus  memperhatikan kondisi riil di lapangan saat bekerja. Jangan sampai seorang akuntan terlalu terpaku pada target dan rencana sehingga tidak sadar yang dihadapinya tidak siap dengan target dan rencana yang ia bawa.

Daftar Referensi

1.    Nordiawan, Deddi. 2009. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat: Jakarta.

2.    www.bpk.go.id

3.    www.ksap.org

About these ads

2 thoughts on “Peran Akuntan dan Hambatan dalam Perkembangan Akuntansi Pemerintahan

  1. Menanggapi artikel yang anda tentang “Peran Akuntan dan hambatan dalam Perkembangan Akuntansi Pemerintahan”, saya merasa gembira karena ada juga yang menanggapi permasalah klasik implemenasi SAP pada masalah dasarnya, dan tidak langsung pada Aturan, tindakan represif dan pembeberan temuan-temuan audit sebagai semacam shock terapi kepada penyelenggara pemerintahan daerah untuk segera patuh dan taat aturan.

    Memang ada permasalahan dalam SDM di daerah, tetapi kalau boleh mengomentari ada beberapa hal yang belum terlalu diperhatikan baik oleh Pemerintah sebagai penyelenggara maupun dunia pendidikan sebagai support SDM, termasuk pada level organisasi sbb :
    1. bahwa belum adanya urgensi untuk memenuhi tenaga trampil dalam bidang akuntansi keuangan daerah, hal ini nampak belum seriusnya perguruan tinggi memberikan kurikulum tentang SAP dan akuntansi keuangan daerah (kecuali seperti STAN) dimana sebagian besar diharapkan memenuhi kebutuhan akan tenaga akuntansi di Perusahaan atau Profesi Akuntan Publik, sementara ada sekitar 450 kabupaten dimana setiap kabupaten ada sekitar 30 – 40 SKPD, belum termasuk propinsi beserta SKPD-SKPD nya dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya yang terus membutuhkan baik sebagai bendahara maupun tenaga PPK yang minimal tahu / paham ilmu akuntansi Keuangan daerah.
    2. Kalau tidak salah pada organisasi IAI ada kompartment Akuntan Pemerintah, nah apa peranannya dalam hal ini, saya sendiri yang rajin ikut dalam kegiatan IAPI atau IAI belum pernah mendengar program-programnya, paling hanya seminar 1 atau 2 hari untuk pemahaman akuntansi pemerintahan.
    3. Adalah benar komentar anda tentang rencana perubahan dari sistem semi cash basis menjadi accrual. Sebaiknya nggak usah buru-buru, yang cash basis saja masih banyak yang amburadul apalagi buru-buru pakai accrual basis, yang penting suatu daerah sudah bisa menyusun LKPD secara tepat waktu,lengkap dengan lampiran-lampirannya saja sudah sangat bagus. Dan rasanya sudah cukup transparan jadi nggak usah buru-buru pakai accrual, kecuali sudah mampu SDM-nya, Perda-Perda nya sudah memungkinkan terutama terkait dengan PAD yang menjadi sumber adanya accrual income dsb. Sudah ada majelis TPKN yang akan mengkaji, menindak lanjuti atau bahkan mengusulkan penghapusan piutang macet. Selain itu juga menjaga kewibawaan dari Komisi Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemerintah sendiri, bagaimana misalnya sudah di keluarkan PP tentang accrual tetapi sebagian besar belum bisa dan tidak bisa melaksanakan, nanti PP-nya jadi sekedar aturan yang tidak membumi dan tidak dilaksanakan.
    Konsep accrual akan berdampak siginifikan dalam proses pencatatan akuntansi, misal untuk mengadministrasikan piutang / tagihan setiap Wajib Pajak Daerah, hal ini tidak mungkin hanya mengandalkan cara manual, dan pasti dibutuhkan komputer dengan kemampuan pengolahan data secara digital. Nah untuk yang seperti ini, apa SDM di daerah sudah siap dan melek teknologi, atau sudah memiliki seorang EDP manager. Jangan-jangan malah tergantung pada konsultan IT dan tidak pernah mandiri.
    4. Akuntansi adalah seni, dimana perlu adanya keseragaman cara oleh karenanya ada yang namanya kebijakan akuntansi, konsep-konsep dasar akuntansi pemerintahan dsb, yang lahir dari penelitian, kebiasaan dan juga konsensus. Oleh karenanya ranah ini adalah kewenangan Kementerian Keuangan yang juga mengawasi dan mengatur profesi akuntan, bukan ranahnya Kementerian Dalam Negeri, makanya jangan mengatur kebijakan akuntansi dengan Peraturan dari departemen teknis, tetapi dengan Standar Akuntansi yang berlaku untuk seluruh departemen/kementrian dan ditetapkan dengan aturan yang lebih tinggi. Apa jadinya kalau ada Perda tentang Kebijakan Akuntansi yang sudah ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur / Bupati sebagai pelaksanaannnya, tetapi kebijakan tersebut berbeda dengan SAP atau Bultek SAP dan apa jadinya seandainya PerMendagri 13/2006 dimana terdapat lampiran tentang Bagan Akun (COA) berbeda perlakuannya dengan kriteria yang ada pada SAP. lalu mana yang akan diikuti?.
    Peraturan dari departemen teknis sebaiknya hanya sebatas format laporan, cara dan aturan penatausahaan dan pertanggung jawaban dan tidak perlu sampai pada kebijakan akuntansi di atur juga.

    Demikian beberapa komentar yang ingin saya tambahkan
    terima kasih atas kesempatan yang diberikan
    mudah-mudahan bermanfaat

  2. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas komentarnya yang komprehensif pak,

    1) Benar sekali, mayoritas fakultas ekonomi di Indonesia masih berfokus pada akuntansi untuk perusahaan, padahal seperti kita tau, kebutuhan akan ahli dalam bidang ini sangat lah besar.

    2) Nah, yang ini juga saya belum pernah dengar :D

    3) Saya berusaha memahami niat baik akan hal2 tersebut. Namun, yang perlu menjadi titik tekan adalah harus ada langkah2 yang jelas, konkrit, dan affordable untuk mencapainya. Ingin ini, ingin itu, semuanya, tanpa memperhatikan kemampuan dan langkah yang jelas, sebenarnya hanya akan menjadi langkah yang jalan di tempat….

    4) Itu dia salah satu permasalahan yang kita hadapi: Inkonsistensi Pusat. Jadinya, yang di daerah bingung deh :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s