RUU Akuntan Publik

Ini adalah isu terkait kawan profesi tetangga, yakni para akuntan publik. Senin kemarin (29 November 2011), IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) mengadakan aksi di depan Istana Negara menuntut agar pemerintah membatalkan pengajuan draft RUU Akuntan Publik (AP). Penolakan ini sendiri sebenarnya sudah disampaikan sejak Juni 2010 melalui Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALB) ). RUU Akuntan Publik memang merupakan salah satu RUU yang menjadi Prolegnas Prioritas tahun 2010, dimana salah satu tujuannya adalah untuk menegaskan peran penting akuntan publik.

Ada beberapa hal yang ditolak oleh IAPI, diantaranya adalah:

1. Pengaturan sanksi pidana

Pasal 63 ayat (1) mengatur tentang pengenaan sanksi pidana apabila akuntan publik melakukan atau terlibat atau memberikan keterangan palsu, dokumen palsu, manipulasi data. Selain karena hal-hal tersebut telah diatur dalam KUHP sehingga dikhawatirkan tumpang tindih, sanksi tersebut juga dikhawatirkan akan menimbulkan dampak meningkatnya resiko akuntan publik profesi dan bisnis akuntan publik sehingga akan mengurangi minat dan tidak mendorong pertumbuhan profesi akuntan publik.

2. Pengaturan akuntan publik asing

IAPI menilai pengaturan akuntan publik asing tersebut lebih bersifat untuk mengakomodir kepentingan untuk memenuhi kesepakatan WTO dan kesepakatan liberalisasi jasa akuntansi di kawasan ASEAN 2015 daripada melindungi akuntan publik lokal. IAPI merasa akuntan publik asing mempunyai hak dan kewajiban yang sama termasuk dalam kesempatan untuk mendapatkan klien-klien di Indonesia, bahkan pengaturannya lebih mudah dibandingkan dengan pengaturan akuntan publik lokal. Bahkan, akuntan publik asing diberikan wewenang untuk mengaudit laporan keuangan pemerintah sehingga dinilai bisa kurang memberikan perlindungan terhadap keselamatan negara.

3. Tidak mencerminkan good governance

RUU ini memberikan kewenangan yang luar biasa kepada Menteri Keuangan untuk mengatur profesi akuntan publik, yaitu dari perizinan, penetapan standar profesi dan kode etik, ujian sertifikasi profesi, pemeriksaan, pengenaan sanksi termasuk keberadaan asosiasi profesi. IAPI menganggap hal ini tidak memberdayakan masyarakat sipil dan bukanlah best practice seperti yang sesuai dengan good governance.

Nah, entah bagaimana polemik RUU Akuntan Publik ini pada akhirnya. Yang jelas, ini hanyalah 1 dari 61 UU yang belum selesai dibahas oleh DPR (dari total 70 UU, baru 9 yang sudah selesai *CMIIW ).

Sumber: http://www.iapi.or.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s