Seri Akrual 2 – Step By Step

Perubahan basis dari “kas menuju akrual” menuju “akrual berdasarkan PP 71/2010″ tentulah membutuhkan banyak persiapan dan kesiapan. Di tataran konsep dan kebijakan, para petinggi pemerintah daerah adalah pihak yang harus dipastikan komitmennya terjaga. Penerapan tanpa komitmen maka hanya akan menjadi euforia semata. Di tataran teknis, para pegawai pemerintah daerah harus bersedia meng-upgrade kemampuan dan kualitas diri mereka. Disini, kapasitas SDM yang mumpuni merupakan syarat wajib terciptanya implementasi yang efektif.

Salah satu bentuk persiapan menuju transisi tersebut adalah adanya SAP Berbasis Akrual secara Bertahap. Mengapa perlu adanya penerapan secara bertahap? Secara pragmatis, karena hal tersebut diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) PP No. 71 tahun 2010.

“Penerapan SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual”

Namun, secara substansi, penerapan bertahap tersebut dibutuhkan untuk membantu pihak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar tidak terlalu kaget dengan perubahan yang drastis dan bisa menyesuaikan diri secara lebih baik.

Lalu, apa maksud dari “bertahap” itu sendiri? Ada beberapa pendapat tentang makna “bertahap” tersebut. Ada yang mengartikan bahwa bertahap artinya memisahkan akun-akun apa saja yang terlebih dahulu ingin di-akrual-kan. Ada yang menganggap bertahap artinya ada beberapa daerah yang diterapkan akrual terlebih dahulu, lalu menyusul secara bertahap daerah-daerah lainnya, dsb.

Kami memiliki definisi yang berbeda tentang makna bertahap. Penerapan SAP berbasis akrual secara bertahap adalah penerapan basis akrual dengan kebijakan pengakuan masih berdasarkan basis kas, sedangkan pengukuran dan pengungkapan sudah mengikuti kaidah basis akrual. Dalam hal ini, kebijakan pengakuan yang dimaksud diterapkan pada jenis-jenis pendapatan tertentu dan beban. Jadi, ada beberapa pendapatan tertentu yang masih akan diakui berdasarkan basis kas, namun pengukuran dan pengungkapannya menggunakan basis akrual, begitu juga dengan beban.

Kriteria pendapatan yang menggunakan  SAP akrual secara bertahap ialah pendapatan yang tidak memiliki kepastian yang mengikat terkait jumlah pada saat penetapan dan pembayaran. Misalnya, pendapatan retribusi, dimana kita tidak bisa meyakini jumlah pada saat penyetoran pendapatan tersebut akan sama dengan jumlah saat SKR diterbitkan. Untuk hal semacam itu, maka pendapatan akan diakui saat uang kas penyetoran pendapatan diterima, persis seperti basis kas. Namun, pengukuran dan pengungkapannya sudah menggunakan basis akrual. Lebih lengkap tentang tulisan dan diskusi terkait pengakuan pendapatan dalam SAP Akrual secara bertahap dapat dilihat disini.

Sedangkan, kriteria beban yang menggunakan  SAP akrual secara bertahap ialah beban yang tidak memiliki kepastian  prosedur dalam penagihan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, dalam basis akrual seharusnya sebuah beban sudah diakui ketika ia sudah terjadi. Namun, dalam kasus beban tidak memiliki kepastian prosedur dalam penagihan, maka beban akan kita akui ketika kita sudah membayar beban tersebut, persis seperti belanja dalam basis kas. Namun, pengukuran dan pengungkapannya sudah menggunakan basis akrual.

Bingung? Ngopi dulu deh~O)

 

2 thoughts on “Seri Akrual 2 – Step By Step

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s