Belanja dan Transfer: Sebuah Dilema

Masih terkait akuntansi akrual, kali ini saya ingin membahas topik terkait dikotomi antara “Belanja” dan “Transfer”. Seperti yang telah kita ketahui, dalam BAS baru kali ini, di dalam LRA Belanja dan Transfer memiliki kode rekening yang terpisah. Beberapa pertanyaan kemudian mencuat. Mengapa sekarang dipisah? Kenapa dulu di PP 24/2005 masih digabung? Kenapa cuma di LRA? LO-nya kok nggak?

Baiklah.

Jadi begini, pertanyaan terkait alasan pembedaan kode rekening “Belanja” dan “Transfer” memang wajar menjadi pertanyaan, dan sebagai akuntan yang memiliki kehausan dan kesenangan akan berpikir ( #ehm #pencitraan ) saya juga berusaha mencari tahu jawabannya.

Berdasarkan hasil diskusi, alasan logis dari pemisahan tersebut ialah terkait nature dari Belanja dan Transfer yang memang sudah berbeda. Belanja, merupakan pengeluaran yang akan berkaitan langsung dengan kegiatan pemerintah. Dampaknya, pengeluaran untuk belanja akan meningkatkan nilai dan pelayanan pemerintah secara langsung kepada masyarakat. Sedangkan transfer, pada dasarnya hanya merupakan perpindahan atau penyaluran sumber daya antar entitas. Tidak secara langsung memberikan manfaat kepada masyarakat. Maka, sudah seharusnya dua jenis pengeluaran yang berbeda sifat dasarnya kemudian dipisahkan menjadi dua kode rekening yang berbeda.

Bila begitu argumentasinya, lalu mengapa LO tetap mengelompokkan Transfer ke dalam golongan Beban?

Ini juga menjadi pertanyaan. Dan sejujurnya sampai sekarang saya belum juga mendapat jawabannya. Menilik IPSAS (International Public Sector Accounting Standards, sebuah standar internasional yang mengatur tentang akuntansi sektor publik), IPSAS 01 yang mengatur (salah satunya) tentang Statement of Financial Performance, disebutkan bahwa Grants & Transfer juga masuk ke dalam golongan “Expenses” atau beban. Entah apa LO sedikit banyak menyadur IPSAS atau bagaimana, namun menurut saya pribadi, suatu “sektor publik” sangat luas cakupannya dan “pemerintahan” hanyalah salah satu bagian dari sektor publik. Artinya, tidak bisa disamakan antara pemerintahan dengan sektor publik secara keseluruhan.

Jawabannya gantung ya?

Tapi tunggu dulu, saya jadi pingin share lebih lanjut tentang dilema “Belanja” dan “Transfer” ini. Mari kita mundur sebentar, menuju UU 17/2003, sebuah undang-undang tentang Keuangan Negara. Kita lihat khususnya pada Pasal 11 ayat (2):

“APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan”

Selain itu, UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan hal serupa dalam Pasal 12 ayat (1).

Loh, lalu bagaimana? Sedang BAS kita (juga beserta PUSAP nya) sudah menyatakan bahwa belanja dan transfer akan masuk ke dalam golongan kode rekening yang berbeda. Yang artinya APBN akan meliputi: Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan. Jadi….. apa bisa dikatakan BAS yang ada sekarang ini melanggar undang-undang?

Sebelum menjawab, mari kita mundur lagi sedikit untuk menilik PP 24/2005, sebuah peraturan awal tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang selama ini kita pakai. Jika kita melihat struktur LRA yang ada dalam PP 24/2005, kita akan tau bahwa tidak ada perbedaan antara LRA dalam PP 24/2005 dan PP 71/2010.

Beginilah strukturnya (saya zoom di bagian “Belanja” dan “Transfer” saja ya):

Terlihat jelas dalam PP 24/2005 bahwa “Belanja” berdiri setara dengan “Transfer”. Artinya, Transfer bukan merupakan sub account dari Belanja, melainkan sebuah parent account yang mempunyai kedudukan setara dengan Belanja, juga dengan Pendapatan dan Pembiayaan. Nah, berarti pertanyaan “apa bisa dikatakan BAS yang ada sekarang ini melanggar undang-undang?” boleh dijawab dengan “Udah dari dulu kale….” hehehe. Jadi, pada dasarnya PP 24/2005 sudah memisahkan antara Belanja dan Transfer, namun Kemendagri sebagai penyusun kode rekening menetapkan bahwa kode rekening untuk Transfer berada di dalam golongan Belanja.

Satu lagi yang menarik.

Mari kita coba lihat LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) Republik Indonesia tahun 2010. Dalam LRA nya, bisa kita lihat strukturnya adalah seperti ini:

Hohoho. Disini, Transfer menjadi sub account dari Belanja Negara. Transfer tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari komponen Belanja. Wah, kok bisa begitu? Saya juga bingung. Sebab, dalam paragraf “Ringkasan” nya, pemerintah menyebutkan bahwa laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Lampiran II PP 71/2010 alias PP 24/2005.

Nah lho.

Jadi, apa artinya negara juga melanggar standar akuntansi yang ada? Tanyalah pada rumput yang bergoyang dan pada BPK yang memberi opini WDP~

One thought on “Belanja dan Transfer: Sebuah Dilema

  1. Belanja pada singkatan APBN merupakan kata lain dari Pengeluaran Pemerintah. Sedangkan Pengeluaran Pemerintah menurut sifatnya terdiri dari Belanja (exhaustive) mendapatkan feedback secara langsung dan Transfer, tidak mendapatkan feedback secara langsung. Jadi “Belanja” Terdiri dari Belanja dan Transfer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s