Lambatnya Penyerapan Anggaran

Lambatnya penyerapan anggaran, baik APBN maupun APBD, bukanlah masalah baru dalam dunia keuangan pemerintahan. Di setiap tahunnya, penyerapan anggaran biasanya menumpuk di akhir tahun. Untuk pemerintah pusat, realisasi pendapatan sampai tanggal 30 November 2012 mencapai Rp 1.101 triliun atau 81,12% dari target. Di sisi lain, realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan tanggal 30 November 2012 mencapai Rp 778 triliun atau 72,8% dari pagu anggaran.

Dari jumlah tersebut, belanja modal merupakan yang paling kecil terserap yakni baru setengahnya (sekitar 51,6%). Tidak heran bila kita sering melihat maraknya pembangunan atau perbaikan infrastruktur di akhir tahun, sebab sampai 30 November saja belanja modal yang terserap baru setengahnya.

Dalam pemerintah daerah, data sampai semester pertama atau pertengahan tahun anggaran 2012 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan untuk provinsi adalah sebesar 54,3%, untuk kabupaten sebesar 54,7%, sedangkan untuk kota sedikit lebih tinggi yakni 55,3%. Di sisi lain, realisasi belanja provinsi adalah sebesar 35,7%, kabupaten sebesar 33,2%, dan kota sebesar 33,7%.

Tidak berbeda jauh dengan trend di pemerintah pusat, dari total belanja yang telah terealisasi, komponen belanja modal merupakan komponen belanja yang paling kecil terserap yakni hanya 10-19% untuk provinsi, kabupaten, dan kota. Sedangkan komponen belanja yang paling besar realisasinya adalah belanja pegawai yang nyaris mencapai 45%.

Sebenarnya, presiden telah membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) yang diketuai oleh Kuntoro Mangkusubroto (Kepala UKP4). Tim ini dibuat dengan latar belakang kekecewaan presiden akan penyerapan anggaran yang rendah untuk tahun 2011 yakni hanya 87%. Tujuan pembentukan tim ini adalah untuk melakukan perbaikan secara sistematis, menyempurnakan peraturan, serta memformulasikan “reward and punishment” dalam penyerapan APBN dan APBD.

Nah, apa sebenarnya penyebab lambatnya penyerapan anggaran (terutama anggaran belanja) ini? Menurut Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, masalah dasarnya ialah soal culture (budaya) danbehavior (sikap) yang terbiasa menyelesaikan segala sesuatu di akhir waktu menjelang deadline. Namun, bisa jadi ada masalah lain semisal permasalahan yang bersumber dari pengadaan barang dan jasa. Hal inilah yang perlu dikaji lagi agar permasalahan yang selalu terulang setiap tahunnya ini dapat terurai.

Sumber:

Koran Kompas 11 Desember 2012

http://www.djpk.depkeu.go.id

dan sumber-sumber lainnya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s